Download Kumpulan Undang-Undang Keputusan Presiden Tahun 2013 Dan 2014

 

Download kumpulan undang-undang Keputusan Presiden dari tahun 2004 hingga 2014, Silahkan download di bawah ini :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2013 wacana Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 wacana legalisasi Rotterdam Convention On The Prior Informed Consent Procedure For Certain Hazardous Chemicals And Pesticides In International Trade (Konvensi Rotterdam wacana Prosedur Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu Dalam Perdagangan Internasional) 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 wacana Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources And the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization To the Convention on Biological Diversity (Protokol Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan Yang Adil dan Seimbang Yang Timbul Dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati) 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 wacana Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 wacana Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 wacana Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 wacana Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat 15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 wacana Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 wacana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 wacana Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan 17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 wacana Organisasi Kemasyarakatan 18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 wacana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 wacana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 20. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 wacana Pendidikan Kedokteran 21. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 wacana Keantariksaan 22. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 wacana Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 23. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 wacana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 24. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 wacana Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Keputusan Presiden Tahun 2014

1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2014 wacana Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 wacana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
2.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 wacana Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 wacana Jabatan Notaris
3.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2014 wacana Perindustrian
4.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2014 wacana Aparatur Sipil Negara
5.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 wacana Perdagangan
6.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2014 wacana Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik India Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia and The Republic Of India On Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)
7.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 wacana Pengesahan International Convention for The Suppression of Acts Of Nuclear Terrorism (Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir)

 

Advertisement